Berdasarkan laporan Global E-waste Monitor 2024, Indonesia menjadi penghasil limbah elektronik terbesar di Asia Tenggara dengan timbunan mencapai 1,9 juta ton pada 2022.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan terpadu pengelolaan e-waste melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri, hingga lembaga internasional.
Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ichwan Makmur menegaskan arti penting langkah konkret agar persoalan e-waste tidak menimbulkan beban lingkungan, kesehatan dan sosial yang serius.
“Di satu sisi, pertumbuhan perangkat elektronik membawa manfaat besar bagi percepatan transformasi digital. Namun di sisi lain, tanpa pengelolaan yang tepat, perangkat elekronik yang telah menjadi limbah (e-waste) justru akan menimbulkan beban lingkungan, kesehatan dan sosial yang serius,” tuturnya saat membuka E-Waste Policy and Extended Producer Responsibility (EPR) Training di Jakarta Pusat, Selasa (16/09/2025).
Saat ini mayoritas pengelolaan e-waste di Indonesia masih dilakukan oleh sektor informal yang belum memenuhi standar kesehatan dan keamanan lingkungan.
Karena itu, menurut Ichwan, kebijakan nasional harus disusun berbasis kolaborasi multipihak.
“Melihat besarnya potensi dampak negatif yang ditimbulkan, diperlukan peran aktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang terstruktur. Kolaborasi dengan pelaku bisnis dan konsumen juga wajib diperhitungkan agar kebijakan tepat sasaran dan bisa diimplementasikan efektif,” jelasnya.
Kementerian Komdigi bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan pemerintah daerah kini bekerja sama dengan International Telecommunication Union (ITU) serta didukung oleh UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) untuk melakukan kajian terkait pendekatan yang tepat dalam penyusunan kebijakan pengelolaan e-waste di Indonesia.
“Kolaborasi ini diharapkan memperkuat dasar ilmiah dan strategis dalam perumusan kebijakan nasional yang lebih terarah, implementatif, serta sesuai kebutuhan nyata di berbagai wilayah Indonesia,” ungkapnya.
Ia menutup dengan menekankan tujuan akhir dari pelatihan dan kerja sama ini.
“Kami ingin membangun sistem pengelolaan e-waste yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat Indonesia,” tegasnya.
