Pontianak — Pemerintah mengaktifkan Pos Komando (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan titik panas (hotspot) serta potensi fenomena El Nino pada 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya jumlah hotspot pasca periode Idulfitri, yang menunjukkan potensi risiko kebakaran hutan dan lahan semakin tinggi. Pemerintah menilai penguatan kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci dalam mencegah meluasnya dampak karhutla.
Posko yang diaktifkan akan berfungsi sebagai pusat koordinasi pengendalian karhutla, mulai dari deteksi dini, pemantauan hotspot, hingga percepatan respons penanganan di lapangan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap potensi kebakaran diharapkan dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan patroli terpadu di wilayah rawan kebakaran, memperkuat kesiapsiagaan personel, serta memastikan ketersediaan peralatan penanggulangan. Edukasi kepada masyarakat turut digencarkan, khususnya terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Kalimantan Barat sendiri merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Melalui pengaktifan posko ini, pemerintah berharap upaya pengendalian karhutla dapat berjalan lebih efektif, sehingga dampak kebakaran, termasuk bencana asap, dapat diminimalkan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan potensi El Nino ekstrem pada tahun 2026.
