Perluas Akses Kerja ke Jepang, Gubernur Khofifah Siapkan Skema Rekrutmen Pasti Kerja Bagi Lulusan SMK

Melalui SMK Go Global, Pemprov Jatim Gandeng IJBNet dan Mitra Jepang untuk Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Terampil

JAKARTA, 20 NOVEMBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia-Japan Business Network (IJBNet) dan sejumlah mitra Jepang untuk memperluas peluang kerja bagi sumber daya manusia (SDM) terampil Jawa Timur. 

Dengan memanfaatkan Program SMK Go Global yang telah diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pemprov Jatim memperkuat jejaring mitra kerja guna memperluas jangkauan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Jepang.

Langkah tersebut diarahkan agar penyiapan tenaga kerja terampil, khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di Jepang sehingga keterserapan SDM Jatim lebih banyak, terjamin, dan dapat terakses secara langsung.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima audiensi tim IJBNet bersama sejumlah mitra kerja sama dari Jepang di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Jumat (20/11).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menyambut baik penjajakan  perluasan kerja sama penempatan tenaga kerja terampil ke Jepang. Menurutnya, kolaborasi dengan IJBNet dan mitra industri dapat memperluas akses generasi muda Jawa Timur untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Gubernur Khofifah juga menyambut baik skema alternatif rekrutmen yang memungkinkan calon pekerja mengikuti tes wawancara terlebih dahulu sebelum menjalani pelatihan.

Melalui skema ini, kompetensi yang dibutuhkan untuk penguatan SDM dapat langsung dilatih sebelum keberangkatan ke Jepang, sekaligus memberikan jaminan bahwa peserta sudah pasti bekerja karena telah lolos wawancara di awal.

Selain itu, skema tersebut dinilai jauh lebih efektif dibandingkan pola konvensional yang mewajibkan pelatihan terlebih dahulu sebelum tes wawancara, di mana calon pekerja masih berisiko tidak lolos seleksi sehingga berpotensi membuang waktu dan biaya pelatihan yang sudah terlanjur dikeluarkan.

"Kita punya BLK yang sudah siap. Kalau prosesnya diawali dengan wawancara seperti ini, maka akan sangat bagus dan memberikan kepastian bagi anak-anak kita di Jawa Timur," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Gubernur Khofifah menawarkan pemanfaatan jaringan Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Dinas Tenaga Kerja serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Dinas Pendidikan Jatim. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan calon pekerja agar persiapan dapat dilakukan di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah juga mengajak lembaga yang telah menjalankan pendidikan dan pelatihan untuk memanfaatkan fasilitas BLK milik Pemprov Jatim, sehingga akses pelatihan dapat lebih dekat dengan masyarakat dan menjangkau calon pekerja dari berbagai daerah.

Ia pun berharap pemanfaatan fasilitas pelatihan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Misalnya, tersedia UPT yang secara khusus menyiapkan calon pekerja bidang otomotif dan UPT lain yang berfokus pada pelatihan caregiver atau perawat lansia.

"UPT khusus untuk otomotif misalnya. Atau UPT ini khusus Caregiver dan tidak dicampur. Tapi mungkin ada yang lain-lain bisa bergabung," terangnya.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Khofifah menawarkan pemanfaatan enam UPT unggulan milik Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jatim. Sejumlah fasilitas itu dinilai memiliki bangunan dan sarana praktik yang representatif untuk menunjang pelatihan calon tenaga kerja.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah turut menyoroti tantangan ketenagakerjaan, terutama terkait daya serap lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Jatim, tingkat keterserapan lulusan SMK di Jawa Timur tercatat lebih tinggi dibandingkan lulusan sarjana (S1).

Lebih lanjut, Pemprov Jatim pun terus berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk meningkatkan serapan lulusan S1. Gubernur Khofifah menilai peluang kerja sama penempatan tenaga kerja ke Jepang juga dapat diperluas, tidak hanya menyasar lulusan SMK dan SMA, tetapi terbuka pula bagi lulusan perguruan tinggi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

"Pertama mungkin SMK lalu SMA, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan pada S1. Karena pada dasarnya kebutuhan untuk bekerja itu kalau bisa terfasilitasi ya, lebih bagus," ungkapnya.

Selain menyiapkan fasilitas pelatihan, Pemprov Jatim juga berupaya menghadirkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi calon pekerja. Melalui sinergi dengan Bank Jatim, tersedia opsi pembiayaan dengan bunga 3 persen dan plafon hingga 50 persen. 

Pemprov Jatim juga menyebut adanya skema tanpa biaya bagi peserta karena seluruh kebutuhan pembiayaan ditanggung oleh pemberi kerja atau pengguna tenaga kerja di Jepang (end user).

"Kira-kira opsi-opsi ini bisa segera kita detailkan lewat kolaborasi dengan IJBNet dan Dinas-Dinas terkait. Inovasi ini akan terus menjadi bagian penguat dan semangat kami yang berada di lapangan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa Pemprov Jatim memiliki fasilitas pelatihan dengan beragam bidang keahlian. Di antaranya teknik otomotif ringan, tata boga, tata busana, hingga perawatan lansia atau caregiver.

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu modal untuk mendukung kerja sama dengan mitra Jepang, termasuk apabila mereka berencana mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Jawa Timur. Dengan fasilitas yang sudah tersedia, mitra tidak perlu mendatangkan seluruh peralatan praktik dari luar daerah.

Aries menyebut Jawa Timur memiliki 2.163 satuan pendidikan SMK negeri dan swasta yang telah dipetakan berdasarkan konsentrasi keahliannya. Potensi tersebut dapat menjadi basis untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor industri di Jepang.

"Dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Timur kami nilai jauh lebih siap dan mampu bergerak lebih cepat dalam menyiapkan tenaga kerja terampil karena ditopang oleh ekosistem pendidikan vokasi yang sangat kuat dan merata," katanya.

Aries menambahkan, skema wawancara sebelum pelatihan juga memungkinkan proses penyiapan calon pekerja dilakukan lebih terarah. Bahkan, calon peserta yang belum memiliki kemampuan bahasa Jepang dapat mengikuti proses seleksi awal, kemudian memperoleh pelatihan bahasa dan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan.