SURABAYA, 11 DESEMBER 2025 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 jenjang SMA/SMK/SLB di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Rabu (10/12) malam.
Turut mendampingi peluncuran yaitu Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah, Kepala Disdik Provinsi Jatim Aries Agung Paewai dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menekankan bahwa bantuan biaya pendidikan bukan hanya soal transfer dana, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Jawa Timur. Program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, mencegah pernikahan usia anak, serta memastikan pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun secara lebih merata hingga ke wilayah terpencil.
"Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah," ujarnya.
Khofifah juga memberikan pesan khusus kepada para orang tua agar terus mendampingi dan memotivasi putra-putrinya. Sementara kepada siswa penerima bantuan, ia berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini untuk menata masa depan.
"Para orang tua dorong semangat putra putrinya supaya mereka membangun cita-cita untuk terus sekolah, kuliah dan sukses barokah dan mulia," pesan Khofifah.
Khofifah berharap program ini benar-benar meringankan beban keluarga prasejahtera hususnya di desil 1 dan 2 sehingga anak-anak dapat fokus belajar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan membutuhkan sinergi seluruh pihak, sekolah, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat.
"Saya mengajak seluruh elemen untuk bersinergi, sehingga program ini dapat berjalan tepat sasaran, transparan dan akuntabel," ajaknya.
Lebih lanjut, peningkatan mutu pendidikan menjadi fokus utama program pembangunan di Jawa Timur. Sebab, peningkatan kualitas pendidikan berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Khofifah menyebut IPM Jawa Timur tahun 2025 tercatat di angka 76,13 kategori tinggi. Meningkat 0,78 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 75,35 atau tumbuh 1,04%. Capaian ini menempatkan IPM Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 75,90. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Timur mencapai 13,44 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada di angka 8,39 tahun pada tahun 2025.
"Capaian ini hasil kerja keras bersama. Namun, untuk memastikan angka RLS dan HLS terus meningkat harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD IV) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Paudah mengapresiasi komitmen dan keseriusan provinsi Jatim terhadap dunia pendidikan dengan memastikan anak usia sekolah berada di dalam sekolah melalui program bantuan biaya pendidikan.
"Atas nama Kementerian Dalam Negeri kami mengucapkan apresiasi terutama program memberikan bantuan kepada peserta pendidikan agar bisa terus belajar," ungkapnya.
Menurut Paudah, pemenuhan kebutuhan pendidikan di Jatim sangat baik sehingga tidak ada lagi orang yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Keberhasilan tidak lepas dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sehingga memiliki aksi agar anak tetap berada di satuan pendidikan.
"Jatim satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana anak tidak sekolah. Apresiasi terhadap komitmen tinggi dari Provinsi Jatim khususnya dinas pendidikan dan ekosistem pendidikan lainnya sehingga pendidikan hak dasar seluruh warga bisa dilaksanakan di Jatim," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai mengatakan sasaran penerima siswa SMA, SMK, dan SLB kelas X-XII dari keluarga kurang mampu desil 1 dan 2. Anggaran yang diberikan untuk peserta didik masing-masing Rp 1 juta. Total sasaran penerima bantuan tahun 2025 sebanyak 48.077 ribu peserta didik dengan total anggaran Rp 48,077 miliar.
"Masing-masing jumlah penerima tunjangan SMA sebanyak 11.362 ribu siswa, SMK 24.339 ribu siswa dan SLB 12.376 ribu siswa," ujarnya.
Terkait penyaluran dana, Aries menambahkan akan ditransfer melalui nomor virtual account pada masing-masing siswa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti pemenuhan seragam, buku, alat tulis, sepatu, paket data untuk pembelajaran serta uang transportasi ke sekolah.
Adapula aturan tegas pembatalan bantuan dilakukan apabila peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, terlibat kriminal dan menikah di usia dini.
"Program ini wujud hadirnya pemerintah provinsi Jatim untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang baik," tegas Aries.
Selain _launching_ program, Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dindik Jatim,, Aries melalukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada siswa/siswi Kelas X, XI dan XII dari Sekolah Negeri dan Swasta senilai Rp1.000.000.
Turut dilakukan penyerahan dokumen fasilitasi Kemendagri RI rencana aksi penyusunan penanganan anak tidak sekolah di Jawa Timur oleh Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah kepada Gubernur Khofifah.
