MAGETAN, 6 OKTOBER 2026 — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan berbagai dukungan pemberdayaan senilai Rp9.867.400.000 atau Rp9,87 Miliar kepada masyarakat Kabupaten Magetan, di Pendopo Surya Graha, Selasa (6/10).
Bantuan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga didorong menjadi pengungkit ketahanan dan kemandirian ekonomi keluarga.
Gubernur Khofifah menegaskan, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
Pada penerima, ia berpesan, setiap bantuan harus dimanfaatkan secara tepat dan diikuti pendampingan yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
“Saya berharap seluruh bantuan ini tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat. Lebih dari itu, saya ingin bantuan ini memberikan efek pengungkit (multiplier effect) bagi ketahanan ekonomi Bapak/Ibu sekalian,” kata Khofifah.
Menurutnya, perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat kemandirian, produktivitas, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat.
“Gunakanlah bantuan ini sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan kemandirian, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan dengan pendampingan Pilar-Pilar Sosial yang ada di Jawa Timur,” ujarnya.
Total dukungan Rp9,8674 miliar di Magetan tersebut disalurkan melalui berbagai skema, mulai dari bantuan sosial bagi kelompok rentan, dukungan bagi para pendamping sosial, zakat produktif, program pemberdayaan berbasis desa, hingga Bantuan Keuangan (BK) Desa.
Beragam intervensi tersebut dirancang agar perlindungan sosial berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
Secara keseluruhan, pada 2026 Pemprov Jatim mengalokasikan Rp171,2695 miliar untuk program bantuan sosial dan tali asih Pilar-Pilar Sosial yang disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.
Khusus di Magetan, melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur disalurkan bantuan sebesar Rp4,6259 miliar. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) kepada 1.289 keluarga, masing-masing sebesar Rp2 juta per tahun.
Bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem juga diberikan kepada 717 penerima, masing-masing sebesar Rp1,5 juta per tahun. Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Pabrik Rokok disalurkan kepada 189 penerima dengan nilai masing-masing Rp1 juta per tahun.
Adapun Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) diberikan kepada 138 penerima, masing-masing sebesar Rp3,6 juta per tahun.
Khofifah menjelaskan, intervensi bantuan sosial tersebut secara khusus menyasar masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4 dengan kualifikasi tertentu.
Di dalamnya termasuk perempuan yang masuk kategori rawan kemiskinan ekonomi, terutama mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, lansia kurang mampu, serta penyandang disabilitas berat.
“Kita lakukan ini untuk memberikan support kepada mereka yang terkategori desil 1 sampai 4 dengan kualifikasi tertentu. Ada perempuan rawan kemiskinan ekonomi, yaitu mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, misalnya karena ditinggal suami atau dalam kondisi tertentu harus menopang kebutuhan keluarganya sendiri,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok lanjut usia melalui PKH Plus. Program tersebut menyasar lansia berusia di atas 70 tahun yang berada dalam kondisi kurang mampu.
“PKH Plus ini untuk lansia di atas 70 tahun yang kurang mampu. Ini merupakan bentuk intervensi yang kita berikan secara khusus kepada lansia yang membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Intervensi juga diberikan kepada penyandang disabilitas berat. Khofifah menjelaskan, penerima bantuan dalam kategori tersebut memiliki kondisi disabilitas berat dengan sedikitnya dua jenis disabilitas yang dialami.
“Untuk penyandang disabilitas berat, kategorinya paling tidak ada dua item disabilitas. Kepada mereka juga kita berikan support agar mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.
“Jadi pola-pola ini kita distribusikan sebagai penguatan bantuan sosial bagi mereka yang memang masuk kategori desil 1 sampai 4 dengan kualifikasi tertentu,” imbuh Khofifah.
Dukungan juga diberikan kepada para pendamping yang berada di garis depan pelayanan sosial. Pemprov Jatim memberikan BOP dan tali asih kepada 127 Pilar Sosial yang terdiri atas Pendamping Disabilitas, SDM PKH Plus, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dengan total nilai Rp286,6 juta.
Di sisi lain, untuk mendorong masyarakat memiliki aktivitas ekonomi produktif, BUMD Provinsi Jawa Timur menyalurkan zakat produktif kepada 100 penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp500 ribu.
Penguatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui pemberdayaan berbasis desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, disalurkan berbagai program pemberdayaan senilai Rp921,5 juta.
Dukungan tersebut meliputi bantuan BUMDESA kepada tiga desa masing-masing Rp100 juta, Desa Berdaya kepada dua desa masing-masing Rp100 juta, Jatim Puspa kepada tiga desa dengan total Rp376,5 juta, serta Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp45 juta.
Selain itu, Pemprov Jatim menyalurkan Bantuan Keuangan (BK) Desa senilai Rp4,27 miliar. Dukungan tersebut mencakup BK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada dua desa senilai Rp350 juta, BK Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kepada delapan desa sebesar Rp1,62 miliar, BK Dinas Perhubungan kepada satu desa sebesar Rp200 juta, BK Dinas PU Bina Marga kepada empat desa sebesar Rp700 juta, serta BK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada 10 desa sebesar Rp1,4 miliar.
Khofifah mengatakan, beragam skema bantuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan sosial diperlukan untuk memastikan masyarakat memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan, sementara pemberdayaan diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan yang semakin kuat untuk membangun kemandiriannya.
Karena itu, ia meminta seluruh program terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan di lapangan.
Dalam konteks tersebut, Pilar-Pilar Sosial memiliki posisi yang sangat penting. Para Pendamping Disabilitas, TKSK, TAGANA, SDM PKH Plus, serta seluruh unsur Pilar Sosial menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif serta tepat sasaran.
“Panjenengan semua adalah garda terdepan dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Khofifah.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pilar Sosial yang selama ini mendampingi masyarakat, termasuk memastikan bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Di balik setiap bantuan yang tersalurkan, ada kerja keras para pendamping sosial, TKSK, TAGANA, SDM PKH Plus, serta seluruh unsur Pilar Sosial. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya,” ujarnya.
Khofifah berharap seluruh Pilar Sosial terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta meningkatkan kepekaan terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendampingan yang kuat, menurutnya, menjadi penjalin sinergi penting agar bantuan tidak berhenti sebagai dukungan sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi jalan menuju kemandirian masyarakat.
Bagi Khofifah, seluruh intervensi tersebut pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yakni memastikan masyarakat memiliki daya tahan sekaligus kesempatan yang semakin besar untuk tumbuh, produktif, dan mandiri.
Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya pilar Jatim Sejahtera. Pemprov Jatim terus mendorong sistem perlindungan sosial yang adaptif sekaligus memberdayakan, dengan penguatan kemandirian desa melalui kerja sama lintas sektor serta pemanfaatan data terpadu agar intervensi pemerintah semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Program ini menjadi salah satu ikhtiar Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045 dengan memastikan tidak ada warga yang tertinggal (no one left behind),” tegasnya.
Semangat tersebut, lanjut Khofifah, juga sejalan dengan tema Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan.”
Menurutnya, tema tersebut bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang menghadirkan kesejahteraan secara adil dan merata sekaligus membuka kesempatan yang semakin luas bagi masyarakat untuk tumbuh dan mandiri.
“Dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tulus, saya yakin Pilar-Pilar Sosial akan terus menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang semakin responsif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Khofifah.
Tak hanya menyerahkan bansos, di kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memberikan Alquran hadiah dari Raja Salman kepada Bupati Magetan, jajaran Forkopimda Kabupaten Magetan, serta masyarakat yang berkenan menerima.
Para masyarakat yang hadir Gubernur Khofifah juga turut membagikan paket sembako sebagai dengan harapan bisa mencukupi kebutuhan keluarga masyarakat.
Pemberian Alquran dan paket sembako tersebut menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi Khofifah bersama masyarakat Magetan, sekaligus bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat.
Sementara bantuan sosial dan dukungan pemberdayaan yang disalurkan diarahkan untuk memberikan perlindungan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat agar semakin produktif dan mandiri.
